PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, meminta tambahan anggaran ke Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2024 untuk membayar jaminan kesehatan dalam program Universal Health Coverage (UHC). Alokasi untuk membayar iuran penduduk secara budget sharing atau konsolidasi anggaran ini bakal lebih besar pada tahun depan.
Ada kurang dari 100 ribu jiwa warga Pekanbaru yang masuk jatah budget sharing anggaran jaminan kesehatan dari Pemerintah Provinsi Riau. Anggaran tersebut hanya untuk membantu jaminan kesehatan bagi 83 ribu jiwa pada 2023 ini.
Jumlah itu jauh dari total jumlah penduduk di Kota Pekanbaru yang mencapai 1,1 juta jiwa. Pemerintah Kota Pekanbaru bakal koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau agar dapat memastikan alokasi konsolidasi anggaran lebih besar tahun 2024.
"Tahun depan itu kalau bisa alokasi kita lebih besar daripada yang sekarang. Sekarang ini hanya ditanggung 83 ribu orang," kata Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, Minggu (5/11).
Ia menuturkan, bahwa di luar 83 ribu jiwa tadi menjadi tanggungan pemerintah kota. Artinya, ada 86 ribu jiwa yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota dalam membiayai jaminan kesehatannya.
Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp41 miliar untuk menanggung jaminan kesehatan masyarakat. Indra menyebut jumlah penduduk kota ini paling banyak di antara kabupaten/ kota lainnya di Riau.
"Jadi harapan kita provinsi bisa menaikkan budget sharing-nya, agar kita bisa jaga-jaga program UHC kita," terangnya.
Dirinya mengatakan bahwa cukup berat perjuangan menuju capaian UHC di Pekanbaru. Pemerintah kota berupaya tahun depan menjaga keseimbangan agar pencapaian UHC tetap terlaksana.
Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya yang tentu mempengaruhi persentase batas UHC.
"Batas bisa UHC itu 95 persen, tapi tahun depan dengan angka sekarang minimal kita 98 persen, ini untuk mengantisipasi kenaikan penduduk kita," pungkasnya.***
